Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimana di masing-masing Kabupaten/Kota se-Indonesia wajib menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang berisi tentang inventarisasi, permasalahan serta rekomendasi kabupaten/kota pada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan ditambah Cagar Budaya yang ada di masing-masing wilayahnya.

Melalui serangkaian kegiatan seperti menetapkan Tim Penyusun PPKD Kabupaten Karangasem, rapat-rapat, survei lapangan, Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kalangan akademisi, praktisi, birokrasi, seniman, budayawan serta tokoh-tokoh masyarakat maupun Lembaga-Lembaga Budaya Kabupaten Karangasem telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018. Meskipun belum sempurna karena keterbatasan waktu, sarana dan prasarana namun sudah bisa mewakili masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2018 dan sudah diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Karangasem kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2018, setelah sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2018 diserahkan kepada Koordinator Klaster 13 (Bali-NTB) di Balai Pelestarain Nilai Budaya (BPNB) Bali Wilayah Kerja Bali, NTB dan NTT yang diterima langsung oleh Kepala Balai selaku Koordinator Klaster 13.

PPKD Kabupaten Karangasem diharapkan nantinya bisa menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan langkah-langkah pemajuan kebudayaan di daerah serta secara bertahap akan menjadi pedoman Penyusunan PPKD Provinsi Bali, selanjutnya Strategi Kebudayaan dan RIPK (Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan).